Jelang Pilkada Serentak, Nopember 2024
Rakyat Butuh Kepala Daerah yang Mampu Selesaikan Berbagai Masalah di Bali

DENPASAR – Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Nopember 2024, rakyat Bali saat ini sedang membutuhkan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) yang memiliki kapabilitas, kapasitas dan kemampuan dan keberanian menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang melilit Bali.  Siapa pun di antara figur atau yang menyebut dirinya  tokoh dan  berniat maju ke pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati/walikota mesti berani menandatangani FATKA INTEGRITAS secara terbuka di depan publik. Dia tak hanya dituntut diawal untuk memaparkan visi, misi, programnya untuk menyelesaikan berbagai masalah di Bali yang sangat kompeks, namun rakyat akan mengawal pemerintahannya setiap hari (day to day) permasalahan yang bisa diselesaikan check list satu per satu sampai dengan habis masa jabatannya. Demikian mengemuka dalam Diskusi Sathyagraha Politik di Ashram Gandhi Puri, Denpasar, Kamis (25/7/2024) sore hingga malam.

Diskusi selama 3 jam dihadiri tuan rumah Ida Rsi Putra Manuaba (walaka Br. Indra Udayana), Aktivis senior, Pengelana, Lulusan Cornel University Drs. Putu Suasta, M.A, Ketua Prajaniti Bali yang juga Ketua Forum Advokasi Hindu Dharma (FAHD) Dokter Wayan Sayoga, Praktisi Media yang juga Direktur Eksekutif Paiketan Krama Bali  Ir. Nyoman Merta, M.I.Kom, Pimpinan Ashram Gandhi Puri, I Wayan Sari Dika, S.I.Kom, M.I.Kom dan puluhan anak Ashram Gandhi Puri.

Diskusi terbatas berhasil merumuskan berbagai permasalahan di Bali semakin kompleks yang mesti diselesaikan oleh kepala daerah yang akan dipilih oleh rakyat Bali dalam Pilkada Nopember 2024. Berikut ini adalah permasalahan di Bali, baik besar, sedang maupun kecil, (termasuk masalah yang sampai berulang tahun) belum mampu diselesaikan oleh kepala-kepala daerah sebelumnya dan masalah yang muncul belakangan antara lain :

Dari Aspek Pawongan :

1. Pengelolaan Pariwisata Bali yang amburadul mencoreng citra Bali
2. Orang Asing dengan visa Turis Berbisnis di Bali, merugikan pengusaha lokal
3. Wisatawan Ugal-ugalan di jalan raya
4. Kesejahteraan Petani Bali yang memprihatinkan,
5. Konflik Sampradaya vs Dresta Bali, merembet ke konflik PHDI
6. Persekusi terhadap Pasraman dan pembelajar Weda oleh oknum preman
7. Joged Jaruh merusak moral anak-anak dan generasi muda
8. Premanisme (konflik antarpreman pendatang, preman lokal vs preman pendatang)
9. Kemiskinan Ekstrim, tuna wisma, kurang gizi
10. Angka Bunuh diri di Bali tertinggi di Indonesia,
11. Pendidikan (Kisruh PPDB setiap tahun, anak-anak keluarga miskin tak bersekolah)
12. Minimarket berjejaring dan Pertamini 24 jam dan membunuh warung krama Bali
13. Kafe remang-remang merambah Desa Adat
14. Penduduk Pendatang (liar) yang berpotensi memunculkan kriminalitas
15. Konflik Internal di Desa Adat dan Konflik Desa Adat vs Majelis Desa Adat
16. Politisasi Desa Adat yang menimbulkan konflik antarkrama
17. Perjudian, Sabung ayam (Tajen), capbeki, bola adil semakin marak
18. Perdagangan Miras secara Liar dan illegal menimbulkan budaya mabuk-mabukan
19. Perampasan Air irigasi Subak oleh investor pemukiman yang merugikan petani

Dari Aspek Palemahan

1. Kemacetan parah di Bali Selatan, Denpasar, Badung
2. Pabrik Narkoba di Canggu, Badung
3. Pemukiman Orang Asing (Kampung Moskow) di Gianyar
4. Sampah (persoalannya berulang tahun tak pernah ada solusi),
5. Parkir sembarangan yang mengambil sempadan jalan memicu kemacetan dan kumuh
6. Tidak ada Sistem transportasi yang aman dan nyaman
7. Perusakan Lingkungan : hutan negara, sawah dan lahan produktif untuk investasi
8. Alih fungsi (konversi) Sawah untuk hotel, restoran dan pemukiman,
9. Pelanggaran Sempadan Jalan, Danau, dan Sungai,
10. Pemandangan Kumuh di Kota Denpasar oleh pedagang Kaki Lima yang merampas trotoar
11. Pendangkalan dan Sedimentasi Danau Buyan dan Polusi Air Danau dan Bisnis Keramba di Danau Batur

Dasi aspek Parhyangan :

1. Perusakan kawasan suci untuk KSPN
2. Pelecehan tempat suci oleh wisatawan domestik dan asing
3. Komersialisasi tempat Suci Pura
4. Pembongkaran situs-situs purbakala di tempat suci tanpa pengawasan sehingga menghilangkan nilai historis

Menurut Putu Suasta, permasalahan yang sedang dihadapi  Bali saat ini dan kedepan adalah permasalahan yang menjadi domain publik  yang harus disampaikan secara terbuka kepada rakyat Bali mulai saat ini.  Rakyat Bali akan melihat, mengamati dan mencermati siapa-siapa figur calon gubernur, bupati dan walikota  yang siap menandatangani FAKTA INTEGRITAS, siap dan berani menyelesaikan masalah agar dialah yang akan dipilih oleh rakyat Bali pada pilkada Nopember 2024. “Kita tidak melihat orangnya, siapa pun yang siap dan berani menyelesaikan sekian banyak permasalahan Bali, saya berharap dialah yang nanti dipilih oleh rakyat Bali” ujar Putu Suasta.

Wayan Sayoga menambahkan, Bali membutuhkan gubernur, bupati/walikota yang berwawasan spiritual, punya integritas moral yang baik, paham etika dan tata krama (mengerti anggah-ungguh), memiliki kemampuan public speaking yang baik. Ia mengaku saat ini belum menemukan figur calon gubernur, bupati/walikota yang benar-benar memiliki kriteria pemimpin Hindu seperti yang tertuang dalam filosofi Asta Brata. Menurutnya, sistem politik kita adalah sistem politik berbiaya tinggi, selain hanya bergantung pada partai politik. Sementara peluang figur calon perorangan untuk maju sebagai kepala daerah sangat sempit  sehingga pilihan rakyat sangat terbatas hanya pada politikus.

Menurut Ida Rsi Putra Manuaba, Bali membutuhkan gubernur, bupati/walikota yang mampu membangun relasi baik secara lokal, nasional dan global dan bisa menghargai warganya yang telah mengharumkan nama Bali ke luar Bali hingga ke luar negeri, baik dalam membangun relasi antarnegara maupun bidang lain seperti : pendidikan, olah raga dan lainnya.  Ida Rsi tidak mau menyebut nama, siapa pun orangnya, yang penting berguna bagi rakyat Bali, mampu menyelesaikan masalah-masalah di Bali, mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Bali dan mampu menjaga kelestarian lingkungan, adat tradisi dan seni budaya Bali yang adiluhung.

Direktur Eksekutif Paiketan Krama Bali, Nyoman Merta menambahkan, selama 5 tahun terakhir implementasi dari filosofi Tri Hita Karama di Bali mengalami kemunduran yang sangat serius.  Dibidang Pawongan, persaudaraan antarkrama Bali yang sebelumnya sangat baik, guyub, sagilik saguluk salunglung sebayantaka parasparos sarpa arnaya menjadi rusak oleh konflik sampradaya versus dresta Bali dan ini sengaja dibiarkan untuk kepentingan politik praktis oknum tertentu; politisasi Desa Adat dan intervensi terhadap otonomi Desa Adat memunculkan berbagai konflik antarkrama Desa Adat; aksi-aksi premanisme dan persekusi terhadap krama desa yang menekuni Weda dan pegiat pasraman sengaja dipelihara dan dibiarkan tanpa solusi.

Dibidang Palemahan, telah terjadi perusakan lingkungan secara masif, alih fungsi lahan sawah produktif merajalela sehingga sangat menyengsarakan para petani; aksi perusakan lingkungan Bukit Buluh di Gunaksa untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur Pusat kebudayaan Bali yang menyisakan masalah sampai saat ini; perusakan ratusan lahan sawah produktif untuk pembangunan Toll Gilimanuk-Mengwi; perusakan hutan lindung yang menyebabkan banjir bandang di Jembrana; perusakan Gunung Sanghyang dan bukit di sekitarnya yang menyebabkan debit air Danau Buyan berkurang hingga mengakibatkan pendangkalan secara serius. Ahli Lingkungan Prof. Dr. Ir. Ni Luh Kartini, M.S memprediksi, pada Tahun 2030, Danau Buyan akan lenyap dan Bali kehilangan sumber air yang sangat penting; bisnis ribuan Keramba di Danau Batur oleh oknum pejabat dan pengusaha yang memicu pencemaran air danau secara serius; perusakan bukit di kawasan Kintamani Bangli untuk pembangunan akomodasi pariwisata oleh oknum pejabat dan investor, perusakan kawasan Pura Besakih untuk pembanyunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dinilai akan menodai kesucian Pura Besakih, pembangunan tempat ibadah umat non Hindu yang merusak kawasan di Bukit Gamongan Karangasem  dibiarkan, pedagang Kaki Lima berjejal hingga merusak pagar dan taman di pinggir Danau Beratan hingga menjadi kumuh dibiarkan tanpa pengawasan dan berbagai persoalan lingkungan lainnya.

Dibidang Parhyangan,  aksi pelecehan tempat suci oleh para wisatawan domestik dan asing sering terjadi tanpa tata kelola yang baik; komersialisasi Pura untuk kepentingan pariwisata yang dinilai melecehkan taksu Pura dan pembongkaran situs-situs Pura bersejarah terus terjadi tanpa pengawasan hingga menghilangkan taksu dan nilai historisnya.

Menurutnya, penandatanganan FAKTA INTEGRITAS itu sangat penting sebagai kontrak politik agar rakyat bisa mengawal kepala daerah terpilih selama 5 tahun kedepan. “Tak masalah  apakah orang partai politik atau bukan. Yang penting dia siap, berani dan mampu secara terbuka menandatangani FAKTA INTEGRITAS sebelum menjalankan tugasnya menjadi gubernur, bupati, walikota di Bali” imbuh pria asal Buleleng ini.  Rakyat akan mengamati dan menilai apakah kepemimpinannya berguna bagi rakyat atau justru menambah masalah yang sudah semakin kompleks.  Dia berharap, semoga rakyat Bali semakin cerdas menentukan pilihan dan kepala daerah yang terpilih benar-benar berguna bagi kemajuan Bali dan membuat rakyat Bali sejahtera lahir dan bathin (ram).