JAKARTA – Selama satu tahun kepemimpinan I Nengah Duija sebagai Dirjen Bimas Hindu sejak dilantik pada 16 September 2022, program yang dijalankan Ditjen Bimas Hindu berfokus pada pemberdayaan umat melalui penguatan sektor pendidikan, reformasi birokrasi, dan pembinaan umat Hindu. Program ini dijabarkan dalam 10 Program Prioritas Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Kementerian Agama RI. Demikian siaran pers Ditjen Bimas Hindu yang diteri redaksi pagi ini.
“Sesuai arahan Gus Menteri, bahwa Kementerian Agama berupaya menciptakan kehidupan beragama yang moderat, untuk itu kita tindaklanjuti dengan program-program pengembangan kualitas SDM Hindu” ungkap Dirjen Bimas Hindu, Prof. Dr. I Nengah Duija, M.Si, Sabtu (23/9/2023) di Jakarta Pusat.
Sepuluh program yang telah dijalankan oleh Ditjen Bimas Hindu meliputi : (1) Peningkatan Kualitas Layanan Publik; (2) Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Rumah Ibadah; (3) Pembinaan Umat melalui 10 Program Tematik; (4) Penyuluh dan Pengembangan Rumah Bina Keluarga Sukinah; (5) Optimalisasi Lembaga Pendidikan; (6) Pemberian Beasiswa; (7) Digitalisasi Layanan Umat; (8) Penguatan Lembaga Hindu; (9) Tindak Lanjut Program Pemanfaatan Candi Prambanan sebagai Rumah Ibadah Dunia, dan (10) Penetapan Dasar Hukum Pengelolaan Dana Punia.
Hingga September 2023, serapan Anggaran Nasional di Ditjen Bimas Hindu telah mencapai 72.65%, angka ini menjadi 3 besar serapan anggaran tertinggi di Kemenag RI. Pada program Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Rumah Ibadah, Ditjen Bimas Hindu telah menerbitkan 1.434 selama periode Januari sampai dengan September 2023 dan mendistribusikan 415 Bantuan Rumah Ibadah secara nasional dengan anggaran Rp 19,942 Milyar.
Penguatan moderasi beragama dilakukan melalui kolaborasi dengan Lembaga-lembaga Hindu di 29 lokasi dan melalui literasi agama dengan mencetak dan mendistribusikan 10.000 Bhagawad Gitta dan Sarasamuccaya, 2.233 Handbook Hindu Nusantara, dan program kolaborasi penguatan Literasi Agama di 4 lokasi.
Pada program pendidikan, telah digelontorkan 1.635 paket beasiswa bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta dan Dosen Non PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu/Dosen Agama Hindu pada Perguruan Tinggi Umum dengan total anggaran Rp 10.8 Miliar. Sedangkan pada pendidikan dasar dan menengah, Ditjen Bimas Hindu telah mendistribusikan progam bantuan pasraman di 113 lokasi dengan total anggaran Rp. 15,35 Miliar. Program dalam bidang pendidikan lainnya adalah meningkatkan status STAHN Mpu Kuturan menjadi Institut dan status STHD Klaten menjadi Negeri yang saat ini sudah pada tahapan penyelesaian di Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.
Ditjen Bimas Hindu juga telah menindaklanjuti MoU Pemanfaatan Candi Prambanan sebagai pusat rumah ibadah umat Hindu Indonesia dan dunia. Terkait program ini, Ditjen Bimas Hindu telah menetapkan Tim Pemanfaatan Candi Prambanan 7 Oktober 2022 dan hingga September 2023 telah berhasil mendatangkan kunjungan 4.257 orang, menetapkan dan melaksanakan 41 Kegiatan Terjadwal, dan menetapkan penugasan 50 Pemangku Piket di Candi Prambanan.
Untuk pertama kalinya, umat Hindu telah memiliki dasar hukum pengelolaan dana punia melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Punia yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas pada 17 Januari 2023.
I Nengah Duija mengungkapkan keterlibatan umat adalah salah satu kunci keberhasilan Ditjen Bimas Hindu dalam menjalankan program-programnya. “Untuk itu kami perlu partisipasi umat pada setiap program-program yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bimas Hindu karena kolaborasi yang kuat akan melahirkan kinerja yang akurat” ujar pria yang juga Gurubersar UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ini (*r).
