DENPASAR – Bali saat ini menghadapi tantangan besar yang semakin kompleks, baik di sektor lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pariwisata maupun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di tengah gempuran modernisasi dan perubahan global, berbagai permasalahan yang muncul semakin mengancam harmoni adat budaya, lingkungan, dan kelestarian Pulau Dewata. Belum adanya pengolahan sampah yang memadai di seluruh Bali, kemacetan lalu lintas, eksploitasi budaya dan pelecehan tempat-tempat suci, tata kelola pariwisata yang amburadul dan ketergantungan ekonomi Bali pada pariwisata yang rapuh (keamanan, kemacetan, sampah dan kerusakan lingkungan) menjadi pemandangan sehari-hari. Masalah-masalah serius tersebut adalah ”PR” dan tugas berat bagi para pemimpin Bali yang terpilih pada Pilkada serentak 27 Nopember mendatang.
Kebutuhan akan lahirnya pemimpin Bali yang punya integritas mortal yang baik, kecakapan mengelola pemerintahan/management leadership dan siap meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pekerti, Pakerti dan Pakarti) menjadi bahasan hangat dalam Focus Group Discussion (FGD) Paiketan Krama Bali, di Kampun UNHI Denpasar, Jumat, 22/11/2024. Berkenaan dengan itu, Paiketan Krama Bali menyampaikan rekomendasi hasil FGD secara terbuka keada seluruh rakyat Bali sebagai berikut :
- Rakyat Bali agar memilih calon pemimpin yang menurut pemilih, terbaik di antara pilihan yang ada, sesuai dengan kecakapannya masing-masing, dengan memilih tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun dan dari mana pun.
- Siapa pun calon pemimpin yang terpilih nanti, harus fokus dan serius bekerja keras mengatasi masalah-masalah besar di Bali yang perlu penanganan secara proporsional dan profesional, sebelum masalah menjadi lebih parah sebagai berikut :
Ada pun permasalahan Bali yang dipandang serius saat ini adalah sebagai berikut :
a. Sampah. Masalah sampah sangat mengganggu kenyamanan masyarakat termasuk wisatawan. Karena itu diperlukan penanganan dan pengolahan sampah dengan perangkat lunak dan perangkat keras. Saat ini masih diperlukan TPA berteknologi, untuk menampung residu dan sampah emergency dari besarnya tantangan di hulu dan sampah dari luar wilayah. Isu sampah telah menjadikan Bali tidak masuk dalam rekomendasi daftar destinasi yang layak dikunjungi pada tahun 2025.
b. Kemacetan. Kemacetan lalin yang parah menjadi pemandangan sehari-hari di wilayah-wilayah urban seperti di seluruh Kota Denpasar; Badung dan Gianyar. Daerah-daerah ini mengalami kemacetan lalu lintas yang kronis, yang tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat lokal tetapi juga memberikan kesan tidak baik kepada wisatawan. Isu kemacetan juga telah menjadikan Bali tidak masuk dalam rekomendasi daftar destinasi yang layak dikunjungi pada tahun 2025.
c. Pelecehan tempat-tempat suci. Kasus pelecehan terhadap tempat-tempat suci Hindu terus berulang terjadi. Hal ini sangat mencederai perasaan rakyat Bali khususnya umat Hindu. Komersialisasi Pura sebagai tempat suci mat Hindu harus dihentikan. Sedangkan pelecehan tempat suci oleh oknum wisatawan yang tidak bertanggung jawab harusnya mendapat penanganan dengan tegas. Pemimpin yang terpilih harus mampu mengkoordinasikan aparat penegak hukum, prajuru Desa Adat dalam menjaga kesucian tempat suci.
d. Tata Kelola Pariwisata yang Amburadul. Kemacetan dan sampah di Kawasan Wisata; Usaha wisata ilegal; Pabrik Narkoba di beberapa tempat di Bali; Wisatawan Berbisnis; Wisatawan Ugal-ugalan di jalan raya; Pemukiman Orang Asing (Kampung Moskow) di Canggu dan Ubud; Perusakan lingkungan, sawah dan lahan produktif untuk usaha pariwisata; Ulah wisatawan yang tidak senonoh; dan berbagai masalah serius di bidang pariwisata yang sangat merusak citra Bali membutuhkan solusi segera.
e. Kerusakan Lingkungan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. Beririsan dengan masalah sampah, kerusakan lingkungan hampir di seluruh Bali telah mendegradasi Bali sebagai pulau yang nyaman dan indah. Penebangan dan perampasan hutan lindung, pengerukan bukit, pencemaran danau, sungai dan laut, alih fungsi lahan pertanian produktif hampir 2.500 hektar per tahun untuk kepentingan pariwisata dan pembangunan infrastruktur telah menurunkan kualitas lingkungan alam Bali.
f. Otonomi Daerah yang Setengah Hati. Resentralisasi kebijakan pemerintah pusat bertentangan dengan aspirasi pilihan politik Otonomi Daerah rakyat Bali dengan berbagai keunikannya. Butuh keberanian dan kecerdasan dari pemimpin Bali terpilih untuk melakukan “orkestrasi” terhadap kepentingan rakyat Bali, melalui sinergi dengan: DPR dan DPD Bali. Siapa pun terpilih, harus siap memperjuangkan kembali otonomi daerah Bali sejalan dengan semangat reformasi adan aspirasi rakyat Bali.
- Kemampuan menyelesaikan berbagai masalah besar di Bali sangat bergantung kepada leadership (kepemimpinan). Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran pemimpin untuk menjaga integritas moral, kecakapan, dan bekerja keras serta bersungguh-sungguh bersama jajarannya (memiliki Pekerti, Pakerti dan Pakarti) penuh kemampuan untuk mengokestrasi seluruh kepentingan rakyat. Leadership seorang pemimpin adalah segala-segalanya, selain partisipasi dan pengawasan masyarakat.
Ketua Umum Paiketan Krama Bali, Dr. Ir. I Wayan Jondra, M.Si melalui keynote speak-nya secara daring mengajak krama Bali agar cermat dalam memilih pemimpin Bali pada 27 Nopember. Menurut Jondra, nasib rakyat Bali lima tahun kedepan sangat ditentukan oleh pilihan rakyat Bali.
FGD menghadirkan narasumber pemantik seperti : Dr. Ir. A. A. Gede Agung Dalem, ST., MT (Pegiat Kelola Sampah); Dr. Ir. I Made Rai Ridartha, ATD., M.Eng.Sc, Dipl. UG., ATU (Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Bali); IGN Rai Surya Wijaya, S.E, M.Si (Pakar Pariwisata/Ketua PHRI Badung); Drs. Jro Gde Sudibya (pengamat pembangunan Bali, Mantan Anggota MPR RI Utusan Daerah Bali dan anggota Badan Pekerja MPR RI 1999 – 2004); dan Ir. Putu Wirata Dwikora, S.H (Sekretaris Pengurus Harian PHDI Bali). Hadir pula secara offline sejumlah tokoh dan aktivis Paiketan Krama Bali seperti : A.A. Gde Sutrisna WP, S.T., M.T; (dosen dan pengamat tata ruang) Dr. I Nyoman Sutedja, M.Mar (pakar kelautan); Dr. Ni Wayan Umi Martina, S.H, M.H (advokat senior); I Wayan Gde Mardika, S.H. M.H (Ketua FKBN); dr. Laksmi Duarsa, Sp.KK (aktivis Perempuan, pengurus Koni Bali), I Made Subrata, CHA (praktisi pariwisata) dan sejumlah tokoh lainnya. Sementara melalui ruang zoom, hadir Ida Rsi Wisesanatha (Koordinator Pembina Umum Paiketan Krama Bali); Prof. Nyoman Arya Thanaya (dosen Tekni Unud); Dr. Ir. A.A. Putu Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc (Pusat Unggulan Pariwisata Unud); Dr. I Wayan Mertha, M.Si (dosen dan praktisi adat dan budaya Bali); Drs. I Gde Ricky Sukarta (praktisi pariwisata); I Ketut Sirna, S.H (dosen dan praktisi pariwisata); Komang Artana (praktisi pariwisata) dan sejumlah peserta online lainnya (ram).
