MUNA BARAT – Penguatan pendidikan Hindu di Indonesia Timur kembali mencatat sejarah penting. Tim Visitasi dari Subdirektorat Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI menggelar visitasi ijin pendirian dan operasional Pratama Widyalaya Aksara Genitri di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, secara daring, Jumat (29/5/2026).
Visitasi dipimpin langsung oleh Kasubdit Pendidikan Dasar, Ditjen Pendidikan Hindu Kemenag RI, Dewa Agung Raditya, S.Ag bersama tim yang terdiri dari Putu Arya Dharma, S.Pd, Made Sudana, S.Pd, Gunadi dan Surya Oktavianis. Visitasi ini dihadiri dan didampingi oleh Pembimas Hindu Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara, I Komang Sukeyasa, S.E, bersama pelaksana Kadek Yogiarta, serta Plt. Penyelenggara Hindu Kantor Kemenag Kabupaten Muna Barat, Pajar Toona, S.Ag, yang juga Kasubag TU Kantor Kemenag Kabupaten Muna Barat.
Visitasi tidak sekadar tahapan administratif penerbitan ijin operasional, namun juga mencerminkan besarnya harapan umat Hindu terhadap pemerataan pendidikan keagamaan Hindu di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara. Awal kegiatan, Plt. Penyelenggara Hindu Kemenag Muna Barat menegaskan bahwa pendirian Widyalaya merupakan cita-cita yang telah lama diperjuangkan oleh masyarakat Hindu Muna Barat. Melalui pengalaman pengelolaan satuan pendidikan, khususnya Madrasah, komunikasi intensif dengan jajaran Bimas Hindu Kanwil Kemenag Sulawesi Tenggara, serta dukungan berbagai pihak, proses pendirian Widyalaya akhirnya sampai pada tahap visitasi.
“Kementerian Agama khusnya Kantor Kementrian Agama Kabupaten Muna Barat sejak awal mendukung dan mengawal proses pendirian Widyalaya, mulai dari pengajuan dokumen hingga visitasi,” ungkapnya.
Tim Visitasi selanjutnya melakukan konfirmasi terhadap kesiapan Yayasan Widya Dharma Wulanga Jaya sebagai penyelenggara pendidikan. Ketua yayasan menegaskan kesiapan penuh mendukung operasional lembaga, baik dari sisi pembiayaan, sarana pendukung, ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan (GTK), maupun peningkatan kompetensi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Pendalaman juga dilakukan kepada calon kepala sekolah Pratama Widyalaya Surya Genitri, Kadek Ardika, S.Ag, terkait kompetensi, pengalaman pengelolaan lembaga pendidikan, serta visi kepemimpinan dalam membangun pendidikan Hindu yang berkualitas. Dari aspek peserta didik, Pratama Widyalaya Surya Genitri telah memiliki 24 calon peserta didik baru Tahun Ajaran 2026/2027. Kesiapan sarana dan prasarana diperlihatkan secara daring, meliputi papan nama sekolah, ruang kelas, ruang guru, hingga alat permainan edukatif (APE) dalam maupun luar ruangan.
Satu hal yang menjadi perhatian Tim Visitasi adalah hadirnya orang tua calon peserta didik selama proses visitasi. Tim Subdit Pendidikan Dasar Kemenag RI menyebut, keterlibatan langsung orang tua adalah pengalaman pertama dalam visitasi ijin operasional Widyalaya dan hal ini adalah bentuk dukungan yang sangat riil masyarakat. Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa Widyalaya bukan hanya kebutuhan lembaga pendidikan, melainkan harapan dan gerakan bersama masyarakat Hindu untuk memastikan anak-anak memperoleh pendidikan yang dekat dengan nilai agama, budaya, dan karakter Hindu.
Sultra 15 Widyalaya, Terbanyak Kedua Setelah Bali
Pembimas Hindu Sulawesi Tenggara, I Komang Sukeyasa, SE menegaskan, apabila ijin operasional diterbitkan, maka jumlah Widyalaya di Sulawesi Tenggara akan bertambah dari 14 menjadi 15 Widyalaya. Capaian tersebut menempatkan Sulawesi Tenggara sebagai provinsi dengan jumlah Widyalaya terbanyak kedua di Indonesia setelah Bali.
Sebelumnya, Sulawesi Tenggara telah memiliki 14 satuan pendidikan Widyalaya yang tersebar di wilayah daratan pada tiga kabupaten, yakni Kolaka Timur, Konawe, dan Konawe Selatan. Pada jenjang Madyama Widyalaya atau setara SMP terdapat 1 Widyalaya, yaitu Madyama Widyalaya Dharma Kertih di Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.
Pada jenjang Adi Widyalaya atau setara SD terdapat 3 Widyalaya, yaitu:
- Adi Widyalaya Dwitawana Saraswati, Kabupaten Kolaka Timur;
- Adi Widyalaya Cendikiawan Saraswati, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
- Adi Widyalaya Wanasari, Desa Andoolo Utama, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, yang memperoleh ijin operasional pada tahun 2024.
Sementara pada jenjang Pratama Widyalaya atau setara PAUD telah terdapat 10 Widyalaya, yaitu:
- Pratama Widyalaya Dharma Kerti, Kolaka Timur;
- Pratama Widyalaya Dwitawana Saraswati, Kolaka Timur;
- Pratama Widyalaya Dharma Santi, Desa Lapoa Indah, Konawe Selatan;
- Pratama Widyalaya Widyananda, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Konawe Selatan;
- Pratama Widyalaya Bhuana Sastra, Desa Lalosingi, Kecamatan Mowila, Konawe Selatan;
- Pratama Widyalaya Kusuma Dharma Kumara, Konawe Selatan;
- Pratama Widyalaya Dharma Widya, Konawe Selatan;
- Pratama Widyalaya Wanasari, Konawe Selatan;
- Pratama Widyalaya Widya Candra, Kabupaten Konawe;
- Pratama Widyalaya Dharma Kertih, Desa Kasaeda, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe.
Apabila ijin operasional diterbitkan, maka Pratama Widyalaya Surya Genitri di Desa Wulangan Jaya, Kabupaten Muna Barat, akan menjadi Widyalaya ke-15 di Sulawesi Tenggara, sekaligus Pratama Widyalaya ke-11 dan Widyalaya pertama di wilayah kepulauan Sulawesi Tenggara. Kehadirannya menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan Hindu formal dari wilayah daratan menuju kawasan kepulauan.
Widyalaya dan Dasar Hukumnya
Widyalaya merupakan satuan pendidikan formal berciri khas agama Hindu yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan penguatan nilai, budaya, dan ajaran Hindu dalam sistem pendidikan nasional. Jenjang Widyalaya meliputi:
– Pratama Widyalaya (setara PAUD/TK)
– Adi Widyalaya (setara SD)
– Madyama Widyalaya (setara SMP)
– Utama Widyalaya (setara SMA/SMK)
Penyelenggaraan Widyalaya memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Widyalaya yang mempertegas keberadaan Widyalaya sebagai pendidikan formal berciri khas Hindu yang dapat diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat yang kemudian diperkuat melalui PMA Nomor 51 Tahun 2025 mengenai penguatan penyelenggaraan dan penegerian Widyalaya. Regulasi ini menegaskan bahwa Widyalaya merupakan pendidikan formal berciri khas Hindu yang dapat diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat didukung dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus ruang pengembangan pendidikan Hindu yang lebih sistematis, berkualitas, dan berkelanjutan.
Widyalaya, Wujud Nyata Kolaborasi Umat Hindu Sulawesi Tenggara
Lebih dari sekadar bangunan sekolah atau administrasi perijinan, hadirnya Widyalaya di Sulawesi Tenggara merupakan wujud nyata kerja bersama dan kolaborasi seluruh pihak. Pendirian dan pengembangan Widyalaya tidak lahir dari kerja satu lembaga semata, tetapi melalui sinergi pemerintah, lembaga keagamaan Hindu, yayasan pendidikan, tokoh masyarakat, orang tua, dan umat Hindu secara menyeluruh.
Kementerian Agama melalui Bimas Hindu menghadirkan kebijakan dan pendampingan regulasi. Pemerintah daerah dan jajaran Kemenag di daerah memberikan dukungan kelembagaan dan fasilitasi. Yayasan menyediakan kesiapan pengelolaan dan pembiayaan. Lembaga keagamaan Hindu serta tokoh masyarakat menggerakkan dukungan sosial dan spiritual, sementara umat Hindu menunjukkan komitmen melalui partisipasi nyata dalam membangun pendidikan generasi muda.
Kolaborasi tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan Hindu berkembang bukan hanya karena kebijakan, tetapi karena adanya kesadaran kolektif bahwa masa depan umat harus dibangun melalui pendidikan.
Sejalan dengan Grand Design Hindu Sultra 2050
Penguatan Widyalaya di Sulawesi Tenggara sejalan dengan arah besar pembangunan umat Hindu melalui Grand Design Hindu Sultra 2050, yakni terwujudnya umat Hindu yang bahagia dan sejahtera berada di Jalan Weda. Visi tersebut memandang pendidikan sebagai pondasi utama pembentukan sumber daya manusia Hindu yang unggul, berkarakter, moderat, dan memiliki keseimbangan spiritual maupun sosial.
Melalui pendidikan keagamaan Hindu yang dikelola secara optimal, generasi Hindu tidak hanya dipersiapkan memiliki kecerdasan akademik, tetapi juga memiliki karakter dharmika, kecintaan terhadap budaya dan nilai luhur Hindu, serta kemampuan menghadapi perubahan zaman.
Karena itu, hadirnya Widyalaya di Sulawesi Tenggara tidak hanya bermakna sebagai bertambahnya jumlah sekolah, melainkan sebagai investasi peradaban dan pembangunan manusia Hindu jangka panjang. Bagi umat Hindu Sultra, perjalanan menuju 15 Widyalaya menjadi simbol bahwa pendidikan Hindu sedang tumbuh kuat di Indonesia Timur. Harapan besar kini tertuju pada segera terbitnya ijin operasional Pratama Widyalaya Surya Genitri sehingga kegiatan pembelajaran dapat dimulai pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Dengan semangat gotong royong, kolaborasi, dan visi bersama, umat Hindu Sulawesi Tenggara menunjukkan kesiapan menyongsong era baru pendidikan Hindu lebih merata, lebih berkualitas, dan menjadi bagian penting dalam pembangunan pendidikan nasional serta penguatan peradaban Hindu di Indonesia Timur (* Laporan Kadek Yogiarta – Pelaksana Bimas Hindu Sultra).
