DENPASAR – Perayaan Hari Dewali, yang merupakan festival kemenangan Rama melawan Rahwana, dan kepulangannya dari Alengka ke Ayodya bersama Dewi Sita yang diculik oleh Rahwana dibawa ke Alengka. Perayaan Dewali ini sedang ramai menjadi pergunjingan, menjelang Hari Galungan dan Kuningan di Bali, yang jatuh pada tanggal 2 dan 12 Agustus 2023. Surat Edaran Dirjen Bimas Hindu, I Nengah Duija tertanggal 18 Oktober 2022 tentang libur fakultatif (bukan libur nasional) untuk Dewali jatuh pada tanggal 12 November 2023 ramai dipergunjingkan.
Sekelompok orang yang nada dan narasinya membenturkan umat Hindu, menyebut Surat Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama tanggal 18 Oktober 2022 tersebut sebagai Indianisasi, dan berpotensi menggerus tradisi Hindu Bali, khususnya Galungan. Padahal, maksudnya sangat jauh berbeda dengan narasi itu.
‘’Narasi yang bernada sinis itu sama sekali tidak benar. Sebab, sesuai edaran PHDI Bali, Hari Galungan tanggal 2 Agustus 2023, di Bali tetap dirayakan seperti biasa, termasuk Hari Penampahan Galungan yang bersamaan dengan Bulan Purnama pada tanggal 1 Agustus 2023,’’ ujar Ketua PHDI Bali, Nyoman Kenak melalui rilisnya Rabu (26/7/2023).
Menurutnya, pada Hari Galungan tersebut, umat Hindu di Bali, yang bekerja sebagai ASN ataupun pegawai swasta, mendapat libur fakultatif, guna merayakan Hari Suci Galungan tersebut. Dan tidak akan ada libur fakultatif untuk umat Hindu Bali pada tanggal 12 November 2023 nanti. Libur fakultatif berlaku bagi umat Hindu etnis India yang merayakan Dewali tersebut, informasinya banyak tinggal di Medan, Sumatera Utara dan Kota DKI Jakarta.
Sekretaris PHDI Bali, Putu Wirata Dwikora menambahkan, dicantumkannya hari libur fakultatif untuk Hari Dewali, itu berlaku bagi umat Hindu etnis India, yang memang ada di Bumi Nusantara, sebagaimana Hindu menghargai kebhinekaan, demikian juga filosofi kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti, perlu juga mengatur libur fakultatif bagi Hindu khas lainnya, seperti umat Hindu Bromo yang merayakan Kasodo, agar mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri atau pun swasta, diberikan libur fakultatif pada saat Hari Kasodo tersebut, imbuh Putu Wirata.
Putu Wirata menambahkan,’’Tidaklah benar ujaran dan narasi-narasi media sosial yang menghembuskan isu, bahwa pencantuman Dewali sebagai libur fakultatif umat Hindu di Surat Dirjen Bimas Hindu, merupakan pengaruh-pengaruh sampradaya, apalagi disebut sebagai Indianisasi Hindu yang ada di Bali dan Nusantara. Libur fakultatif perlu juga nantinya diperjuangkan untuk Hindu Nusantara sesuai dengan kekhasannya, seperti halnya libur fakultatif untuk Hari Galungan bagi umat Hindu Bali,’’ katanya.
Surat Edaran Dirjen Bimas Hindu itu ditandatangani tanggal 18 Oktober 2022, berisi tentang DAFTAR HARI RAYA AGAMA HINDU YANG DIMINTAKAN LIBUR NASIONAL DAN LIBUR FAKULTATIF TAHUN 2023. Yang jelas, libur nasional adalah Hari Suci Nyepi, termasuk rangkaiannya Hari Tawur Agung Kesanga dan Ngembak Gni. Sementara yang masuk libur fakultatif adalah Hari Suci Galungan dan Umanis Galungan, Hari Penampahan Kuningan dan Hari Raya Kuningan, Hari Suci Saraswati, Hari Suci Pagerwesi, termasuk Hari Dewali.
‘’Jadi, sangat keliru oknum yang menarasikan Surat Dirjen Bimas Hindu itu seakan-akan, umat Hindu Bali juga merayakan Dewali, karena nyatanya Dewali dirayakan umat Hindu etnis India yang banyak di Jakarta dan Medan, Sumatera Utara,’’ jelas Putu Wirata. Spirit perayaannya pun mirip dengan perayaan Galungan, merayakan kemenangan dharma atas adharma. Kalau umat Hindu Bali secara legenda menyebut kemenangan dharma (Dewa Indera) yang berhasil mengalahkan Mayadenawa (adharma).
Ketua PHDI Bali ,Nyoman Kenak mengajak tokoh-tokoh di Bali agar mencerahkan umat dan masyarakat, jangan malah ikut-ikutan menyebarkan narasi yang bernada fitnah dan membenturkan umat Hindu Bali dan India karena masyarakat memerlukan kesejukan dan informasi yang benar, terlebih lagi mau menyongsong Hari Suci Galungan dan Kuningan (*Diolah dari rilis PHDI Bali).
