DENPASAR – Kapolda Bali yang baru, Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H menegaskan, saat ini adalah era di mana polisi harus selalu bersama masyarakat, melindungi dan mengayomi masyarakat. “Kebersamaan dengan masyarakat sangat penting demi menjaga kamtibmas di Bali” ujarnya. Ia berterima kasih kepada pengurus PHDI atas penerimaan yang hangat. Menurut Irjen Pol Pasma, salah satu program Kapolri, menjadikan ruang publik yang aman dan nyaman. Kapolda yang baru delapan hari bertugas di Bali langsung dihadapkan pada masalah kelangkaan BBM hingga memicu antrian panjang. “Saya baru tiba di Bali disambut dengan persoalan BBM. Tapi saya salute kepada masyarakat Bali, walau menghadapi masalah BBM, namun tetap adem, tenang tanpa membuat keributan. Hal itu dikatakan Kapolda Bali saat berkunjung ke Kantos PHDI Bali, Kamis (22/10/2026) dan diterima oleh Pdengurus PHDI Bali, sejumlah Pengurus Sabha Walaka PHDI Pusat dan para tokoh masyarakat Bali.
Kapolda Irjen Pol. Pasma Royce adalah Kapolda pertama yang baru beberapa hari bertugas berkenan berkunjung ke Kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali Kapolda Bali disambut oleh sejumlah tokoh seperti Anggota DPR RI, Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H; Prof. Ngurah Sudiana (Pengurus Sabha Walaka PHDI dan Rektor UHN Sugriwa); Prof. I Made Surada (Dosen UHN Sugriwa); Dharma Upapati PHDI Bali, Ketua PHDI Bali, I Nyoman Kenak, S.H; Sekretaris PHDI Bali Ir. Putu Wirata Dwikota, S.H., M.H; Wasekjen Pengurus Harian PHDI Pusat, Dr. I Wayan Jondra, Jro Bendesa Adat Tonja, para Pemangku yang tergabung dalam Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN), para tokoh dan anggota Sabha Walaka PHDI Pusat seperti Ir. Ketut Darmika, I Wayan Sukayasa, S.T, S.H, M.I.Kom; Dr. Ir. Nyoman Merta, M.I.Kom dan sejumlah pengurus PHDI Bali, pengurus PHDI Kabupaten/Kota hingga para aktivis KMHDI.
Irjen Pol Pasma mohon dukungan PHDI untuk ikut memberi tuntunan dan support dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bali. “Saya mesti terus bekerjasama dengan PHDI sebagai lembaga umat yang memberikan tuntunan dan kesejukan” imbuhnya. Terkait dengan langkah untuk menjaga kamtibmas di Bali, Kapolda menyatakan akan melakukan konsolidasi, maping, potensi gangguan dilanjutkan dengan tindakan. Pertemuannya dengan pengurus PHDI sangat penting untuk menyerap berbagai masukan.
Tokoh Bali di Gedung Senayan, I Wayan Sudirta menegaskan ada enam agenda Kapolri, namun yang paling penting adalah poin ketiga yaitu mengubah pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat. “Kapolri menyatakan bahwa pelayanan publik dari sekadar prosedur menjadi memenuhi kebutuhan warga. Kita berharap Kapolda Bali menjalankan enam point khususnya point 3 itu sehingga masyarakat merasakan perlindungan, pengayoman” imbuhnya. Jika dimasa lalu polisi sering diperalat oleh oligarki, investor sehingga polisi berhadapan dengan masyarakat. Sudirta mengaku memperoleh keyakinan bahwa Kapolda Bali tidak akan mengecewakan Masyarakat Bali. Kedatangan Kapolda ke Gedung PHDI, menurut Sudirta, Kapolda sudah mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat Bali yang dikoordinasikan oleh PHDI Bali. Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa setiap pejabat kepolisian di Bali yang kerjanya bagus untuk mendapat karir yang bagus. Oleh karena itu, kedatangan Kapolda Bali ke PHDI dapat dijadikan contoh yang baik bagi kapolda-kapolda lainnya.
Sudirta menegaskan dua pesan yang tak kalah penting kepada Kapolda Bali : (1) LPD sebagai urat nadi perekonomian masyarakat Bali. Jika ada ketuanya yang korupsi silakan tangkap. Tapi Jangan bekukan asetnya; (2) Tanah-tanah milik Desa Adat yang disertifikatkan atas nama pribadi-pribadi agar kembalikan menjadi milik desa adat. Menurutnya, kepastian hukum atas tanah itu penting tetapi ada yang justru lebih penting adalah rasa keadilan.
Sebelumnya, Prof. Ngurah Sudiana berharap kepada Kapolda Bali agar Kerjasama antara PHDI dan Kepolisian perlu dikuatkan dengan MoU. Selain itu, Sudiana mengusulkan perlunya SOP Polisi dan Pecalang saat menjalankan tugas pengamanan Bersama-sama. Tewrkait bimbingan Rohani, pihaknya mengaku siap mendukung Polda bila membutuhkan bimbingan rohani di jajaran kepolisian.
Sementara, I Wayan Jondra sampaikan pentingnya melibatkan PHDI dalam pembinaan masyarakat di tingkat desa. Jondra juga minta jajaran kepolisian tentang pentingnya penegakan hukum untuk penyelamatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD) karena ini sudah diatur oleh Peraturan Daerah (Perda).
Pengurus PHDI Bali I Made Bandem Dananjaya menyarankan agar petugas polisi di Kawasan pariwisata diberikan skill berbahasa Inggris dan paham adat dan budaya Bali sehingga dapat menjalankan pelayanan ketika berhadapan dengan orang asing. Sementara anggota Sabha Walaka PHDI Pusat, Ir. Ketut Darmika mengusulkan penegakan hukum terhadap pertunjukan Joged Jaruh (porno) yang dinilai sangat melecehkan seni budaya Bali. “Masalah Joged Jaruh ini sudah beberapa tahun tetapi belum ada tindakan dan aksi penanganan nyata untuk menertibkannya” ujar Darmika (ram).
