Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly didampingi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) menerima audensi Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat periode 2021 – 2026 di Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Senin 31/01/2022. Hadir mendampingi Ketua Umum PH PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Sekretaris Umum, I Ketut Budiasa, S.T, M.M, Ketua Bidang Hukum Yanto Jaya, S.H dan Ketua Bidang Organisasi, D Sures Kumar, S. Ag, M.Si.
Kepada Menteri Hukum dan HAM, Ketua Umum PH PHDI Pusat, Wisnu Bawa Tenaya yang akrab disapa WBT menyampaikan hasil-hasil Mahasabha XII PHDI. Menurut WBT, sesungguhnya komunikasi informal dengan kementerian Hukum dan HAM terus dilakukan secara rutin pasca Mahasabha XII PHDI, namun sebagai bukti tertib organisasi, penyampaian laporan formal tetap dilakukan. Dalam pertemuan yang berlangsung santai tersebut, WBT juga menyampaikan beberapa program yang sudah atau sedang berjalan di antaranya menghadiri Lokasabha dan melantik Pengurus PHDI Provinsi NTT, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara, serta dalam waktu dekat akan melaksanakan rangkaian Hari Raya Nyepi mulai Tawur Agung Kesanga, Catur Brata Penyepian dan Ngembak Gni pada 2-4 Maret 2022 dan rencana pelaksanaan Dharma Santi Nasional di Jakarta.
WBT juga menyampaikan komitmen umat Hindu dalam mengimplementasikan moderasi beragama dan menyukseskan Tahun 2022 sebagai Tahun Toleransi. Pria asal Mengwi Badung Bali ini juga sekilas menjelaskan dinamika di internal PHDI baik pra Mahasabha XII maupun pasca Mahasabha XII, dan internal umat Hindu di Indonesia secara umum.
Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly menyambut baik laporan Pengurus Harian PHDI Pusat dan menghimbau agar PHDI menjadi lembaga yang mampu mempersatukan umat Hindu. Dalam kesempatan tersebut Yasonna juga meminta WBT beserta jajarannya agar berkoordinasi langsung dengan pihak Dirjen AHU untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.
Sekretaris Umum PHDI Pusat, I Ketut Budiasa menyampaikan laporan lengkap hasil Mahasabha XII setebal 600 halaman dan menjelaskan secara singkat proses Mahasabha XII mulai rapat-rapat panitia, penggunaan sistem Mahasabha, status peserta Mahasabha dan legalitas lainnya. I Ketut Budiasa juga menyampaikan perihal proses administrasi hasil Mahasabha XII di Notaris yang semua sudah melalui proses administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Bidang Hukum PHDI Pusat, Yanto Jaya, menyampaikan secara singkat proses Hukum yang ada di tubuh PHDI dan menyampaikan semua proses berjalan lancar yang disikapi secara jernih sebagai bagian dari dinamika umat Hindu. Pihaknya di Bidang Hukum PHDI Pusat selalu siap merespon dinamika yang berkembang dengan tetap mengedepankan etika dan rasa persaudaraan. Audensi tersebut ditutup dengan berfoto bersama Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran dengan pengurus PHDI Pusat (sumber : pr, ram).
