MANGUPURA – Pesamuhan Agung 2023 PHDI dihadiri oleh seluruh Pengurus PHDI se Indonesia, anggota Sabha Pandita, Sabha Walaka dan Pengurus Harian. Ini merupakan bukti bahwa PHDI dibawah kepemimpinan Mayjen TNI (Pur) Wisnu Bawa Tenaya sangat solid. Pembukaan Pesamuhan Agung dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga dihadiri oleh 2.500 peserta yang memenuhi Balai Budaya Giri Nata Mandala, 10 Nopember 2023.
Pembukaan Pesamuhan Agung berlangsung sangat meriah dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti Direktur Urusan Agama Hindu I Gusti Made Sunartha mewakili Menteri Agama/Dirjen Bimas Hindu; Dewa Made Mahendra Putra mewakili Pj. Gubernur Bali; Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta; Kanwil Kemenag Provinsi Bali diwakili oleh Kabid Urusan Agama Hindu Drs. I Wayan Santa Adnyana, M.Si; Perwakilan Polda Bali; Perwakilan Polres Badung; Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu se Bali; Rektor Univ. Mahasaraswati Dr. I Made Sukamerta, M.Pd; pengurus dan anggota PHDI se Bali; pengurus Pasemetonan se Bali; tokoh-tokoh masyarakat, Pecalang Dulang Mangap dari MGPSSR, Pecalang Desa Adat setempat dan ribuan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Bali.
Setelah sambutan-sambutan dari Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta selaku tuan rumah, Dharma Adhyaksa Ida Pedanda Gede Bang Buruan Manuaba, Laporan Ketua Panitia I Wayan Jondra, Pesamuhan Agung PHDI 2023 dibuka secara resmi oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Upacara pembukaan Pesamuhan Agung ini dimeriahkan oleh berbagai atraksi kesenian seperti Okokan dari Tabanan dan penampilan musisi Bali Raka Sidan, Bondres Celekontong Mas, Berbagai Tarian Bali dan Pembacaan Sloka Weda.
Pesamuhan Agung pada 11 Nopember 2023 dipimpin oleh Ketua dari 3 Organ PHDI dengan moderator KS Arsana berlangsung sejak pagi sampai pukul 02.00 dini hari dan berhasil membahas sejumlah rancangan keputusan (Rantus) dalam komisi-komisi yang selanjutkan dibahas dalam sidang pleno.
Pesamuhan Agung pada 12 Nopember 2023 dipimpin langsung oleh Ketua Sabha Walaka Dr. Ir. I Ketut Puspa Adnyana, M.TP sekaligus melanjutkan pembahasan hasil-hasil sidang Komisi sampai dengan pukul 12.00 Wita. Pimpinan sidang kemudian mengumumkan bahwa Pesamuhan Agung menghasilkan 14 ketetapan berupa Rancangan Keputusan (Rantus) yang diantaranya akan dimatangkan kembali pada Pesamuhan Agung berikutnya untuk menjadi Ketetapan Mahasabha XIII pada Tahun 2026.
Pesamuhan Agung 2023 ditutup oleh Dharma Adhyaksa PHDI, Ida Pedanda Bang Buruan Manuaba pada 12 Nopember 2023 di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung. Ketua Panitia Pesamuhan Agung 2023, Dr. Ir. I Wayan Jondra, M.Si merilis sejumlah ketetapan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh Pesamuhan Agung 2023 antara lain :
- Perlu dilakukan amandemen terahadap AD dan ART menyangkut hubungan 3 organ di PHDI, karena PHDI sangat unik yang terdiri atas tiga organ yaitu: Sabha Pandita, Sabha Walaka dan Pengurus Harian, yang selama ini hanya diatur tentang tugas pokok fungsi masing-masing, dan belum diatur secara detail tentang hubungan kerja antar ketiga organ tersebut sehingga perlu Sistem Organisasi dan Tata Kelola (SOTK).
- PHDI segera menata pengelolaan Badan/Lembaga/Yayasan yang didirikan PHDI, untuk lebih jelasnya hubungan kerja antara Badan/Lembaga/Yayasan dalam membantu dan bekerjasama dengan PHDI dalam melaksanakan program kerja dengan tetap mengibarkan identitas PHDI, serta dalam waktu paling lambat tiga bulan dibentuk tim audit internal untuk memberi target pencapaian sehingga Badan/Lembaga/Yayasan tersebut-betul-betul menjadi supporting system PHDI.
- Pasamuhan Agung PHDI 2023 merumuskan pedoman upacara Diksa Dwijati, sehingga terjadi keseragaman makna walaupun dengan beragam tata cara dan latar belakang budaya Nusantara yang beragam, sehingga dari proses Diksa Dwijadi ini dihasilkan seorang sulinggih yang berbobot dan menekan seminimal mungkin lahirnya Sulinggih abal-abal yang lahir dari rahim Weda yang tidak benar. Tim Sabha Walaka juga telah menyusun proses administrasi diksa pariksa PHDI untuk menunjang proses administrasi diksa pariksa PHDI secara rigid, sehingga tidak terjadi multi tafsir terhadap persyaratan yang berkaitan dengan latar belakang calon diksita yang berasal dari berbagai latar belakang budaya tidak hanya Bali, namun juga budaya Hindu tradisional lainnya.
- Pesamuhan Agung PHDI 2023 juga memutuskan tetang pengertian Ekajati, proses, upakara dan sesana seorang Pinandita atau sebutan lainnya di Indonesia.
- Pesamuan Agung PHDI 2023 juga merekomendasikan untuk diteliti dan diseminasikan kembali tentang konsep Pembangunan Pura di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan mengadopsi kearifan lokal setempat, termasuk dalam hal nama yang dipilih dengan mengkobinasikan nama raja pertama Kutai yaitu : Pura Batara Agung Dewa Sakti Jagatnata Nusantara, serta tahapan-tahapan upacara yang akan dilakukan sesuai dengan kearifan lokal Nusantara, PHDI telah melakukan upacara “Matur Piuning dan Nuasen” terkait pembangunan rumah Pura umat Hindu di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Minggu 6 Agustus 2023.
- Pesamuan Agung PHDI 2023 juga merumuskan tentang Pengelolaan dan Pemuliaan Candi Prambanan sebagai Pusat Spiritual Hindu dunia, berdasarkan prasasti dan sastra yang ditemukan di Candi Prambanan termasuk upacaranya antara lain : Tawur, Abhiseka yang jatuh pada tanggal 12 Nopember, Parisuda Paripurna Penanggal ke-11 Purnama Sasih Kalima, Ganga Pratista, Maha Siwaratri yang dilaksanakan pada Catur Dasi Kresna Paksa Bulan Maga Panglong 14 Sasih kepitu.
- Pesamuhan Agung PHDI 2023 juga rumuskan hasil penelitian Sabha Walaka yang didukung oleh para akademisi di beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu, tentang Sampradaya atau Aguron-guron. Penelitian ini bertujuan untuk menjalankan amanat Mahasabha ke XII yang salah satunya bahwa PHDI tidak lagi mengayomi sampradaya, namun PHDI akan memperkuat pembinaan kepada umat agar tidak tercerabut dari akar budaya masing-masing wilayah dalam gugusan budaya Hindu Nusantara.
- Pesamuahan Agung PHDI 2023 merumuskan hasil penelitiannya tentang : Kajian Tim Kerja Sabha Walaka PHDI Pusat tentang “Pedoman Membangun Sistem Ekonomi Berlandaskan Dharma” sebagai landasan membangun Sistem Ekonomi Hindu. Sistem Ekonomi Hindu yang diberi nama “Dharmanomics” adalah gerakan ekonomi spiritual-kerakyatan-kebersamaan yang berlandaskan pada pustaka suci Veda dan susastra Veda yang sejalan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan lainnya. Umat Hindu dalam melaksanakan tindakan ekonominya harus tetap berpegang teguh pada ajaran dharma dan di jalan dharma agar bertumbuh-kembang dan sejahtera bersama-sama baik sebagai satu-kesatuan umat Hindu maupun sebagai warga negara Indonesia, hasil rumusan ini akan terus dikembangkan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam Pesamuan Agung berikutnya.
- Pesamuah Agung PHDI 2023 merekomendasi untuk didesiminasikan lebih lanjut tentang “Pedoman Gerakan Layanan Kemanusiaan” yang berisi landasan filosofis dan kebijakan dasar untuk mendorong umat Hindu mengimplementasikan nilai-nilai luhur dan mulia yang terdapat dalam pustaka suci Veda ke dalam perilaku sehari-hari. Keputusan ditujukan untuk dilaksanakan oleh umat Hindu secara individual maupun secara kelembagaan dalam wadah organisasi kemasyarakatan. Menugaskan kepada Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dan Daerah untuk melakukan sosialisasi tentang “Pedoman Gerakan Layanan Kemanusiaan” dan menjadi mitra bagi organisasi kemasyarakatan Hindu dalam mengimplementasikannya.
“Hal yang tak kalah pentingnya bahwa pelaksanaan Pesamuhan Agung ini telah mampu meningkatkan soliditas PHDI Pusat dengan PHDI Provinsi di seluruh Indonesia untuk bersatu padu secara utuh dalam melakukan pelayanan kepada umat, serta mendorong segenap umat Hindu untuk melaksanakan Dharma Agama dan Dharma Negara dengan baik sekaligus mendorong terwujudnya Pemilu 2024 yang Damai dan Berkualitas” ujar Jondra (*)
