DENPASAR-Sejumlah tokoh dan krama Desa Adat Bugbug, Kabupaten Karangasem, Kamis (06 April/2023), mendatangi PHDI Provinsi Bali, menyampaikan informasi tentang adanya pembangunan resort (hotel) dalam radius yang diduga melanggar Bhisama Kesucian Pura PHDI No. 11/Kpts/PHDI/1994, yang tertuang dalam Perda No. 17 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem. Delegasi warga Desa Adat Bugbug itu terdiri dari : Mas Suyasa, Putu Andriksa, Suda Ardana, Gede Putra, Gede Antara, Ketut Wirnata, Wayan Sudiantara, Putu Harta, Wayan Aryawan, Wayan Sudin. Sementara, jajaran Pengurus PHDI yang menerima adalah Nyoman Kenak (Ketua), Putu Wirata Dwikora (Sekretaris) dan beberapa Wakil Ketua yakni, Wayan Sukayasa, Made Suarta, Nyoman Iwan Pranajaya, Kadek Aribudi Dwikayana.
Mereka menyampaikan informasi, bahwa pembangunan hotel di lereng Bukit Gumang, melanggar Bhisama PHDI tentang Kesucian Pura, karena berdasarkan penelusuran di ‘’googlemaps’’, jarak antara Pura Bukit Gumang dengan kompleks resort hotel yang pembangunannya sudah lebih dari 50%, kurang dari 1 kilometer, padahal Bhisama Kesucian Pura untuk Pura Dang Kahyangan adalah 2 km. Selain Pura Bukit Gumang, dalam jarak berdekatan ada Pura Segara dan Pura Batu Dulang yang sangat disucikan di-empon oleh para nelayan.
‘’Aneh, bagaimana hotel bisa dibangun dalam radius yang dilarang dari Pura yang sangat disucikan oleh umat Hindu. Meskipun yang ngempon Pura Bukit Gumang terdiri atas beberapa desa adat yakni : Desa Adat Bugbug, Desa Adat Jasi, Desa Bebandem dan Desa Datah. Informasinya serba tidak jelas, apakah resort tersebut sudah punya ijin dari yang berwenang?” kata mereka, mempertanyakan. Kalaupun ada ijinnya, pihak hotel maupun Klian Desa Adat Bugbug, Ngurah Purwa Arsana, tidak pernah mempertanggungjawabkannya secara transparan kepada krama dari 12 Banjar Adat di Desa Adat Bugbug,’’ kata mereka. Dan, ketika krama desa mempertanyakan transparansi Purwa Arsana melalui spanduk aspirasi, mereka justru dilaporkan ke Polres Karangasem,’’ imbuhnya berkeluh kesah.
Khusus kepada PHDI Bali, yang ranah tugasnya menyangkut kesucian Pura, mereka meminta PHDI Bali ikut mengayomi perjuangan mereka untuk menolak pembangunan resort yang melanggar ketentuan Bhisama PHDI tentang Radius Kesucian Pura atau Kawasan Tempat Suci sebagaimana tertuang dalam Perda No. 17 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem.
Dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Pasal 43 ayat (4) b. 2 j, jelas-jelas tertuang bahwa Pura Bukit Gumang termasuk Pura Dang Kahyangan, merupakan Kawasan Tempat Suci Pura dengan radius Kawasan 2 kilometer.
Dalam curah aspirasi yang cukup padat itu, perwakilan Krama Desa Adat Bugbug meminta jajaran PHDI Bali tidak mendiamkan aspirasi dan keluh-kesah mereka, apalagi menyangkut kesucian Pura Bukit Gumang yang merupakan Dang Kahyangan. Sebab, menurut mereka, selain melanggar Bhisama Kesucian Pura, pembangunan resort dalam radius kurang dari 1 kilometer dari Pura Gumang itu, dilukiskan telah merusak habitat kera, yang pohon-pohonnya seperti pohon asam yang berumur ratusan tahun ditebang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup maupun habitat kera yang kini terlantar karena kekurangan makanan.
‘’Kami tegaskan, PHDI Bali pasti berkomitmen untuk menjaga kesucian Pura sesuai Bhisama Kesucian Pura No. 11 Tahun 1994. Mohon agar aspirasi dan informasi yang disampaikan secara lisan hari ini, dilengkapi data-data yang terkait, termasuk arsip-arsip surat-menyurat yang sudah pernah dikirim ke berbagai instansi yang berwenang. Kami pastikan mempelajari permasalahannya, mengkajinya dari aspek regulasi, bhisama Parisada dan siap memberikan masukan dan rekomendasi yang berpijak dalam landasan hukum maupun nilai-nilai kearifan lokal Hindu warisan tetua kita,’’ jelas Nyoman Kenak, didampingi Sektretaris Putu Wirata Dwikora dan Wakil Ketua Bidang Kearifan Lokal, Nyoman Iwan Pranajaya (*r).
