Upaya nyata pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 sedang dan semakin gencar dilakukan.
Masuknya varian baru Virus Corona cukup membuat pemerintah dan Satgas Covid-19 banting tulang untuk melakukan pencegahan. Di satu sisi masyarakat masih banyak yang abai terhadap anjuran pemerintah. Namun di balik itu, masalah serius yang dihadapi rakyat Bali saat ini adalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup setelah 1,5 tahun tanpa penghasilan akibat pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan industri pariwisata Bali. Itulah antara lain masalah yang dibahas dalam diskusi 4 tahun Paiketan Krama Bali yang diisi dengan syukuran pemotongan Tumpeng Ulang Tahun di Wantilan Desa Adat Kedonganan, 26 Juni 2021 lalu.
Sampai saat ini, kehidupan masyarakat Bali sangat bergantung dari bisnis pariwisata. Itulah kenapa Bali paling terpukul oleh dampak Covid-19 yang mengakibatkan kebangkrutan bisnis pariwisata. Angka pertumbuhan ekonomi Bali menyentuh minus 12 persen. Matinya bisnis pariwisata kemudian berdampak ke berbagai sektor ekonomi di Bali. Semua jenis usaha mengalami kemunduran akibat menurun drastisnya pelanggan karena menurunnya daya beli masyarakat. Tak pelak, masyarakat Bali benar-benar sangat menderita oleh keadaan ini.
Open Border Bali
Paiketan Krama Bali mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah nyata dan cepat untuk mengatasi penderitaan rakyat ini selain tetap mengatasi dan mencegah penularan virus corona. Salah satu usulan penting Paiketan Krama Bali adalah desakan open border Bandar Udara Ngurah Rai. Sebelumnya, pemerintah sempat dua kali berjanji untuk membuka pariwisata Bali yakni pada September 2020 dan pada Juli 2021. Pemerintah Bali telah mempersiapkan rencana ini dengan baik dengan harapan pariwisata Bali mulai menggeliat sehingga mulai ada pertumbuhan ekonomi. Namun, nampaknya janji tinggal janji. Lalu, bagaimana Paiketan Krama Bali menyikapi situasi ini ? Berikut ini adalah poin-poin hasil diskusi 4 tahun Paiketan Krama Bali yang telah diajukan ke pemerintah pusat dan daerah Bali agar mendapat penanganan secara serius.
Pemulihan ekonomi erat kaitannya (tak bisa dilepaskan) dengan upaya menekan penularan Covid-19 dengan memperketat pengawasan orang keluar masuk Bali seperti Bandar Udara Ngurah Rai, Pelabuhan Gilimanuk, Padang Bai, Benoa dan pelabuhan rakyat lainnya (Buleleng, Amed, Pelabuhan ikan pengambengan, Pantai Matahari Terbit, Sanur, Serangan dan Kedonganan). Pemerintah harus dapat memastikan orang-orang yang masuk ke Bali bebas dari Covid-19. Saat ini, kita sejatinya tak dapat berbicara mengenai pemulihan ekonomi karena penyebab hancurnya ekonomi yaitu pandemi Covid-19 belum terentaskan.
Pandemi Covid-19 yang berkelanjutan berdampak kepada krisis ekonomi dan sosial yang menyebabkan banyak masyarakat tidak mampu bertahan hidup. Dibutuhkan langkah-langkah nyata agar masyarakat Bali bisa bertahan, walau dalam skup kecil dan namun realistis. Ini belum menyentuh langkah pemulihan tapi langkah bertahan hidup.
Pemerintah perlu memberikan opsi-opsi strategis dan memfasilitasi untuk kebertahanan ini. Kerahkan team ahli khusus yang bekerja khusus untuk hal ini. Saat ini benar-benar dibutuhkan kepemimpinan yang efektif.
Untuk itu, butuh data berapa jumlah penduduk yang tak bisa bertahan hidup atau bahasa sederhana tak bisa makan (setelah 1,5 tahun tanpa penghasilan) sehingga ini membutuhkan CRISIS CENTER yang mampu menjamin semua penduduk Bali masih tetap bisa makan. Perlu sistem monitor yang valid dan dapat dipercaya dengan pengawasan yang baik.
Sampai saat ini pandemi Covid-19 belum jelas kapan akan berakhir, Bali sudah dapat menekan laju pandemi Covid-19 dengan ketatnya penerapan prokes CHSE, di masyarakat, sekolah, kampus, perbankkan, industri, dan pemerintahan serta vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan herd imunity untuk seluruh penduduk bali sekitar 4,3 juta dengan target sekitar 70% sekitar 3 juta jiwa. Hal ini mampu menjadikan beberapa kawasan menjadi Green Zoon seperti Nusa Dua, Sanur dan Ubud dan beberapa kabupaten secara perlahan menuju kuning dan orange. Dengan ditemukan varian D di Indonesia yang memporakprandakan beberapa provinsi lainnya.
Perlu dibuat skenario untuk mengantisipasi dan menghadapi situasi yang terburuk (worst to worst) yang mungkin bisa terjadi. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar bisa hidup berdampingan dengan Covid-19 tentunya lebih perketat Prokes dengan 5M dan vaksinasi seluruh masyarakat Bali.
Sangat urgent untuk mempertanyakan: kenapa Bandar Udara Ngurah Rai Bali tidak masuk dalam kategori Bandar Udara yang menjadi pintu masuk/keluar perjalanan internasional? Keputusan 4 bandar udara yang ditetapkan sebagai pintu masuk Indonesia (Jakarta, Medan, Surabaya dan Manado) dari luar negeri khususnya untuk menerima kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pasca Covid-19. Sedangkan Bandara Ngurah Rai sebagai Bandar Internasional kelas 1 sebagai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali yang dikelola PT Angkasa Pura (AP) I menduduki peringkat 1 dunia pada kategori bandara dengan jumlah penumpang 15-25 juta orang per tahun, tentu memiliki fasilitas terlengkap dan SDM yang memenuhi SOP Pelayanan Bandara Internasional. Bagaimana bargaining pemerintah Bali terhadap pemerintah Pusat? Gubernur Bali segera melakukan negosiasi kepada Presiden RI.
Kenyataannya adalah Tingkat Hunian Kamar Hotel di Jakarta dan Surabaya sudah cukup baik saat ini sehingga harga sewa kamar hotel sudah relatif membaik, sedangkan kondisi di Bali hampir menyentuh tingkat hunian nol (kosong) sehingga pengusaha pariwisata merugi sangat besar.
Untuk itu, Paiketan perlu mendesak Pemerintah Pusat agar Juli 2021 dilakukan Open Border Bandar Udara Ngurah Rai. Jika rencana pemerintah ini ditunda (dibatalkan), maka seluruh stakeholders Pariwisata Bali dan seluruh asosiasi kepariwisataan Bali berencana menggelar unjuk rasa kepada Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Provinsi Bali dengan satu tuntutan: Open Border Bali.
Jika Open Border Bali ditunda dalam waktu yang tak jelas, perlunya dana stimulus pemerintah pusat untuk membangkitkan perekonomian Bali dan meminta OJK untuk mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan bank di Bali memberikan relaksasi pembayaran hutang kreditur.
Dalam kondisi krisis yang berkelanjutan ini maka urusan pangan harus bisa diatasi secara mandiri oleh masyarakat Bali dengan meminimumkan pengeluaran uang untuk membeli produk pangan dari luar Bali. Masyarakat Bali wajib menjaga ketahanan ekonomi Bali dengan mencegah pengeluaran uang belanja kepada pasar di luar Bali.
Pemerintah Bali mesti mengeluarkan kebijakan PENDIDIKAN GRATIS Gratis ke Sekolah Negeri dan Membantu Sekolah Swasta bisa memberikan Pendidikan Gratis dengan Subsidi Gaji Guru Swasta di jenjang SD s.d. SMA/SMK minimal selama 2 tahun. Demikian pula kebijakan Bupati/Walikota se-Bali untuk jenjang SD-SMP. Bagaimana dengan bantuan dana pendidikan melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar)? Perlu dipertanyakan dan ditelusuri keberadaan program KIP ini selama masa pandemi Covid-19 ini. (Orang tua cenderung mencari Sekolah Negeri yang Gratis dengan berbagai cara, melalui anggota DPRD, Pejabat ASN; Sekolah Negeri melanggar aturan Jumlah Rombongan Belajar per sekolah dan Jumlah siswa per Kelas; Sekolah Swasta tidak dapat murid baru sehingga tidak bisa bayar Gaji guru)
Dalam situasi krisis ekonomi ini maka masyarakat wajib menyesuaikan pola / gaya hidup (lifestyle) yang selama ini mengikuti gaya hidup Hiperealitas menjadi gaya hidup yang Realitas agar dapat bertahan dan tidak mengalami tekanan psikologis.
Pemerintah, kampus dan Industri agar sesegera mungkin bersinergi untuk pemanfaatan dana stimulus sebesar 7 Triliun untuk membangkitkan ekonomi Bali