Setelah menunggu cukup lama, akhirnya, Kamis 24 Maret 2022 lalu, Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI turun dan diterima oleh Pengurus PHDI Pusat. Sekretaris Umum PHDI, I Ketut Budiasa, S.T, M.M mengakui bahwa SK Menteri Hukum dan HAM telah ia terima dan saat ini disimpan dengan baik di Sekretariat PHDI Pusat. (Foto bawah : Pimpinan Sidang menyerahkan Keputusan Mahasabha XII PHDI dan menyampaikan selamat kepada harma Adhyaksa Terpilih Ida Pedana Gde Bang Buruan Manuaba, Ketua Umum Pengurus Harian terpilih, Mayjen TNI (Pur) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Sabha Walaka Terpilih, Dr. Ir. JMA Ketut Puspa Adnyana, M.TP).
Khabar bahwa SK Menteri Hukum dan HAM sudah turun, telah beredar dalam beberapa hari ini, namun dengan berbagai pertimbangan, informasi resmi di WA Group PHDI baru dishare oleh Sekum, I Ketut Budiasa hari ini, Senin 28 Maret 2022 pukul 10.54 Wita (09.54 WIB). “Kami telah menerima SK Menteri Hukum dan HAM pada Kamis 24 Maret lalu. Pada awalnya kami hanya menyampaikan khabar ini kepada Ida Dharma Adhyaksa, Ketua Sabha Walaka dan Ketua Umum Pengurus Harian. Nampaknya beliau-beliau telah menginformasikan khabar ini ke beberapa pihak terkait hingga telah diketahui oleh pengurus PHDI” ujar Budiasa setelah dihubungi per telepon oleh redaksi Majalah Sraddha.
Melalui WA Group PHDI, Sekum Budiasa menulis sebagai berikut. Dengan mengucap puja puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tanpa lelah terus bekerja, bersama ini, kami informasikan kepada yang kami sucikan Para Pandita, Yang kami hormati Ketua dan Jajaran Pengurus dan anggota Sabha Walaka dan yang kami banggakan Bapak/Ibu Pengurus Harian, bahwa SK Kemenkumham sudah kita terima. Semoga dengan diterbitkannya SK ini dapat memperkuat tekad kita dalam melakukan kerja-kerja pelayanan, dan meningkatkan soliditas kita secara internal. (Foto : Penutupan Mahasabha XII PHDI Dihadiri oleh Koordinator Stafsus Presiden, AAGN Ari Dwipayana, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak, IGA Bintang Darmawati Puspayoga).
Ia menghimbau kepada seluruh Pengurus PHDI dari pusat sampai ke daerah di seluruh Indonesia sebagai berikut. Seperti biasa, kita tidak perlu reaktif atau mengglorifikasi. Sejak awal kita sangat percaya diri bahwa kita telah mengawal dan menjalankan Majelis (Re, PHDI) sesuai AD/ART, sehingga tidak ada keraguan akan legalitas dan legitimasi kita. Kita juga tidak perlu membuat narasi-narasi menyerang kelompok yang berbeda. Karena kita menyadari bukan itu yang dibutuhkan umat dari organisasi Majelis ini. Yang dibutuhkan adalah kesadaran dan kebesaran hati untuk merangkul, mendamaikan, mengharmonisasi, dan dengan demikian menampilkan wajah Hindu yang Indah — sesuai ajaran-Nya dalam Weda yang agung. Mari bersama-sama mewujudkan cita-cita itu dengan sepenuh hati. Dharmo Rakshati Rakshitah. Barangsiapa melaksanakan Dharma akan dilindungi oleh Dharma. Satyam Eva Jayate. IK Budiasa, Sekretaris Umum.
Naskah Sekum PHDI Pusat ini mencerminkan sikap yang sangat dewasa dan bijaksana sebagai seorang pimpinan puncak di PHDI Pusat, ditengah masih adanya konflik antarelit Hindu yang mengatasnamakan PHDI. (Foto : Pengurus PHDI Mejaya-jaya di Pura Besakih).
Adanya permintaan agar soft coppy atau scan SK Kemen Kum dan HAM juga turut disebar, Budiasa menyatakan bahwa ia harus berkoordinasi dengan jajaran pengurus yang lainnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. “Yang jelas, saya sudah terima SK itu dan sekarang ada di Sekretariat PHDI Pusat, pernyataan saya ini saya pertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh” ungkap Budiasa (*ram).
